Bima, Bimakini.- Lantaran belum ada kepastian penentuan batas wilayah lahan hutan, warga Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, blokade jalan, Rabu (19/9). Warga memblokade jalan dengan baruga, kayu, bebatuan, dan lainnya.
Warga Desa Mpuri mengelaim sekitar 10 hektar hutan di wilayah desa setempat dibabat oleh warga Desa Woro. Akibatnya warga melakukan aksi menuntut pemerintah segera menentukan batas wilayah yang disengketakan.
Kapolsek Madapangga, IPDA Rusdin mengatakan, aksi blokade jalan yang dilakukan warga Desa Mpuri lantaran belum ada penentuan batas wilayah lahan hutan. Aksi tersebut tidak menimbulkan kerusakan fasilitas, karena mendapat pengawalan ketat dari kapolisian.
Kasat Sabhara dan Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polres Bima, Camat Madapangga serta Kades Mpuri memfasilitasi aspirasi warga. Selanjutnya disepakati pertemuan membahas hal tersebut. Dari pertemuan itu akan dilanjutkan lagi pertemuan berikutnya.
Selanjutnya, Sekitar pukul 13.40 Wita, massa aksi membersihkan semua blokade jalan. Sehingga arus lalu lintas kembali normal.
Dikatakan Kapolsek, sekitar pukul 09.30 Wita sempat dilakukan pengecekan tapal batas dengan melibatkan semua unsur yang ada. Penentuan batas wilayah dilakukan dengan menggunakan alat GPS oleh KPH dan disaksikan oleh semua unsur. Namun pada saat penentuan batas wilayah tersebut, pihak Desa Woro tidak mau menerima cara tersebut. Sehingga warga Desa Mpuri merasa jengkel. “Tapi suasana bisa dikendalikan oleh pihak keamanan TNI dan Polri,” ujar Kapolsek.
Camat Madapangga Muhammad Syafi’i SH MAp menjelaskan, saat ini wilayah yang masih disengketakan dijadikan status quo. Karena belum ada kepastian penentuan batas wilayah. Tidak boleh ada yang melakukan pembabatan di lokasi itu. (YAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
