SDN Pandai, yang masih kekurangan fasilitas MCK.
Bima, Bimakini.- Sekolah seharusnya memberikan fasilitas cukup untuk siswanya. Fasilitas standard seperti toilet, perpustakaan, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kantin yang bersih, akses air bersih, ruang kelas yang memadai, dan lainnya. Belum lagi untuk fasilitas inklusi inklusif bagi siswa disabilitas.
Distric Coordinator SOLUD-NTB Program Pro-InQluEd, Abdul Haris, mengatakan, kurangnya fasilitas tersebut, berdasarkan hasil penelitian di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Bima.
Dijelaskannya, dari hasil penelitian itu, hanya lima sekolah yang memberikan fasilitas cukup memadai bagi siswanya. Seperti SDN Rasanggaro yang menyediakan fasilitas sarana olah raga, fasilitas kesenian, penataan tata ruang yang sudah baik. Fasilitas sekolah inklusif masih terbatas pada fasilitas sekolah pada umumnya. WC bagi murid perempuan dan laki-laki sudah terpisah tetapi perlu ditilik ulang mengenai kapasitas WC tersebut apakah sesuai dengan jumlah murid yang ada di tiap sekolah.
Selain itu, kata dia, yang belum terpenuhi adalah fasilitas bagi anak disabilitas seperti, akses ram untuk kursi roda, media belajar, guru pendamping khusus.
Hal ini berbeda dengan kondisi SLBN responden yang memang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. SLBN menyediakan semua fasilitas bagi murid disabilitas, termasuk guru pendamping khusus.
Diungkapkannya, dari hasil risat yang dilakukan dengan Komite Sekolah pemahaman tentang pendidikan inklusif masih kurang. Di tiap diskusi yang diselenggarakan dengan Komite Sekolah, di Kabupaten Bima, 50 persen responden memaknai Pendidikan inklusif dengan mengacu pada pendidikan untuk anak disabilitas.
“Pengetahuan bahwa inklusif bukan saja berhubungan dengan kondisi fisik, tapi menyangkut dengan fasilitas sekolah dan akesisibilitasnya belum menjadi perhatian dan kesadaran Komite sekolah,” ujarnya dalam siaran persnya kepada BimaEkspres, Rabu.
Dalam Focus Group Discution (FGD) yang dilaksanakan pihaknya, semua Komite Sekolah menyatakan belum siap untuk menerima anak disabilitas. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketersediaan akses infrastruktur bagi anak disabilitas dan guru pendamping khusus di tiap sekolah.
“Urusan pendidikan inklusif harus bisa menjadi urusan semua pihak. Komite Sekolah adalah salah satu aktor kuncinya. Di semua desa responden terdapat anak putus sekolah dan belum semuanya menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kalaupun ada yang sudah menerima KIP peruntukannya hanya untuk membeli pakaian dan kebutuhan makanan,” ujarnya.
Disini, kata dia, peran Komite Sekolah menjadi penting untuk menjalankan funsgsinya dalam memberikan input bagi manajemen sekolah. Dari semua responden Komite Sekolah hanya ada satu yang menjalankan fungsinya, yakni SDN 2 Rite dengan melakukan pertemuan rutin tiap triwulan dan membahas kebutuhan murid, termasuk anak disabilitas.
Perempuan yang menjadi anggota komite sekolah di dalamnya juga berperan dalam menentukan sebuah keputusan yang harus diambil. Meskipu begitu, sebagian besar sekolah telah memiliki Komite Sekolah, namun dalam praktiknya intensitas pertemuan bervariasi karena masing-masing sekolah berbeda.
Selain komite sekolah, dari proses FGD juga memetakan bagaimana peran pemerintah desa saat ini dalam pendidikan inklusif. Tidak semua pengurus pemerintah desa sadar mengenai pentingnya pendidikan inklsuif.
“Desa Rite membahas persoalan anak putus sekolah di Musrenbangdes dan pernah merencanakan untuk membantu anak putus sekolah. Desa lain tidak pernah membahasnya di dalam Musrenbangdes,” ujarnya.
Saat ini di Kabupaten Bima belum ada forum stakeholder lain yang bergerak di isu pendidikan. Kalaupun ada sifatnya masih homogen dan belum melibatkan peran stakeholder lain, misalnya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), ataupun bersifat ad-hoc dan tidak resmi seperti grup WhatssApp yang dibuat oleh Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Rite. Grup ini membahas kegiatan-kegiatan sekolah, dan peningkatan mutu pendidikan/sarana prasarana sekolah. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
