Pengecekan kesiapan logistik untuk Program JPS Gemilang.
Mataram, Bimakini.- Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB, sesuai instruksi Gubernur NTB, telah melihat secara langsung kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa (14/4/2020) siang.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, menyampaikan bahwa JPS ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK.
“Sebagaimana kita ketahui di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah dibantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1, 2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” ungkap Ridwan.
Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, telur 20 butir dan paket suplemen berupa masker dan lainnya.
“Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini adalah memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” jelas Ridwan.
Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.
“Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan untuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar, yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar 20 miliar. Sementara untuk Jaring Pengaman Sosial selama tiga bulan sebesar Rp 80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp 60 miliar untuk keadaan darurat.
Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS. “Oleh karena itu, Pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa. Jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,” tambahnya.
Ia mengatakan data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini.
“Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak. Misalnya, tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ungkap Ridwan.
Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh Pemerintah Pusat dapat tercover oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannya dan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,” tutupnya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
