Oleh: Asikin, S.Pi
Melihat Indonesia dalam kacamata Sumberdaya Alam adalah lanskap hamparan zamrud khatulistiwa yang memiliki (mengandung) potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, Mapping wilayah dalam gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke tersimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi-potensi yang sangat lauar biasa itu, adalah salah satu variabel yang menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah masih ada variabel-variabel yang lain sebagai ukuran standarisasi bahwa masyarakat merasakan kebahagiaan? Lalu seperti apakah nilai kebahagiaan yang dirasakan masyarakat Indonesia? Atau simpelnya, apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah bahagia?
Secara logika, kesejahteraan akan berbanding lurus dengan kebahagian, karena pada kenyataannya apabia kebutuhan sandang pangan terpenuhi, terutama kebutuhan primer dan ditambah dengan kebutuhan sekunder dan tersier, secara otomatis kemapanan dalam hal kematerian, memberikan perspektif bahwa akan diikuti oleh rasa bahagia. Sehingga kemapanan dalam hal mendapatkan kebutuhan hidup tidak bisa dinafikan dengan kecenderungan dari asumsi masyarakat mendapatkan label atau predikat “bahagia”.
Sebagai gambaran bahwa, adanya grafik statistik perubahan skala hidup suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap tingkat pencapaian kesejahteraan (kebahagiaan), namun bukan serta merta kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat bisa digeneralisasi dengan standar “kemapanan” karena persoalan kebahagiaan sangat koheren dengan sikap transenden, artinya kebahagiaan itu bukan semata-mata hal yang tampak, namun sebuah pergulatan rasa yang tersirat.
Bertolak dari gambaran kebahagiaan, akan sangat kontradiksi ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menikmati kebahagiaan. Mustahil ada asap kalau tidak ada api, ungkapan ini menyadarkan kita akan sebuah hukum “sebab akibat”. Kompleksitas permasalahan menjadi penyebab masyarakat belum menikmati kebahagiaan, seperti apakah permasalahan-permasalahan dalam konteks penyebab masyarakat belum menikmati buah dari “kebahagiaan”?
Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Berdasarkan laporan World Happiness Report 2019, Indonesia merangkak naik 4 peringkat dibanding tahun sebelumnya yang bertengger pada urutan 96 dari 156 negara. Jika dibandingkan negara yang sama-sama memiliki basis penduduk terbesar, seperti China, Indonesia masih unggul. Namun di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia masih kalah bahagia dari Malaysia (80), Filipina (69), Thailand (52), dan Singapura (34). Tapi bagi bangsa Indonesia sendiri, memiliki indeks kebahagiaan yang tercatat kemudian dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 naik mencapai 70,69 pada skala 0-100, dibandingkan dengan tahun 2014 angkanya hanya mencapai level 68,28. Jika dilakukan penetrasi lebih dalam, kebahagiaan orang Indonesia tidak hanya karena uang (62,99) dan jabatan (67,15), keharmonisan keluarga (80,05), hubungan sosial (75,45), hubungan positif dengan orang lain (71,12), maupun rasa aman (77,15) dan perasaan senang (75,06).
Apakah angka-angka di atas mewakili realitas keadaan Indonesia saat ini? Secara statistik ada parameter dan variabel-variabelnya, sebagai dasar dalam menentukan persentase tingkat kebahagiaan. Sebagai landasan untuk menentukan Indeks kebahagiaan dengan menggunakan 7 parameter variabel indikator, yaitu kemakmuran ekonomi, dukungan sosial, harapan hidup, kebebasan memilih dalam berbagai hal, kemurahan hati, persepsi terhadap korupsi, dan rasa keadilan.
Menurut penulis, ada beberapa segmen yang menjadi pemicu (baca:masalah) masyarakat yang belum menikmati kebahagiaan, dengan melihat 7 parameter indikator variabel di atas:
Pertama: Roda ekonomi stagnan. Kondisi ekonomi masyarakat yang layu sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan (kebahagiaan) masyarakat, terutama kelompok-kelompok usaha kecil atau usaha individu. Generasi-generasi muda akan sangat sulit untuk mengembangkan kreativitasnya tanpa support dari pemerintah. Akibatnya, pelaku-pelaku usaha akan lesu sehingga secara psikologis sangat mengganggu sehingga akan bermuara kepada defisit kebahagiaan. Ketika masyarakat yang tempramental akan rawan terjadi gesekan yang berakhir dengan konflik sosial. Untuk mengembalikan pergolakan sosial ditingkat masyarakat dan manaikan tangga ekonomi sosial menjadi indikator kemakmuran ekonomi, suntikan bantuan pemerintah untuk menambah modal-modal usaha menjadi skala prioritas. Disamping itu, pemerintah memberikan akses untuk melatih masyarakat pelaku usaha dengan kemampuan Hard Skill (keterampilan) yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang lebih penting adalah memberikan ruang ekspresi kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan potensi-potensi/sumber daya yang ada dalam rangka meminimalisir tingkat kriminalitas dan mengurangi pengangguran, sehingga dengan demikian, kebahagiaan itu akan dirasakan oleh masyarakat.
Kedua: Kesenjangan sosial. Persoalan kesenjangan sosial terus menerus menjadi tema pembicaraan dari dulu sampai sekarang. Salah satu fakta yang terjadi ditengah masyarakat ketika adanya kesenjangan sosial adalah adanya gap antara yang kaya dengan yang miskin, dan ini realitas yang terjadi pada kehidupan komunal sosial. Apa saja penyebab terjadinya kesenjangan sosial itu? faktor perbedaaan penghasilan atau pendapatan, sehingga dalam status sosial kemasyarakatan bagi yang merasa diri kaya akan mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. sehingga yang miskin dikucilkan, dan akan bermuara kepada disharmoni yang membuat kehidupan sosial kemasyarakatan tidak saling berkomunikasi, bahkan ruang perbedaan ini semakin menganga. Belum lagi kesenjangan-kesenjangan sosial yang lain, ini tidak bisa dibiarkan, karena bagaimanapun kehidupan sosial bermasyarakat harus saling mensupport, saling memberikan dukungan sosial antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, akan menumbuhkan bibit-bibit kebahagiaan.
Ketiga: Harapan hidup yang rendah. Pada setiap wilayah di indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, seperti budaya, potensi alam dan karakter-karakter masyarakat. Hal ini tidak bisa digeneralisasi karena kondisi wilayah yang berbeda. Bagaimana kita mengatakan harapan hidup suatu masyarakat tinggi, ketika pada wilayah tersebut tidak memiliki sarana umum seperti kesehatan, pendidikan dan persentase masyarakat yang mengeluh sakit, tingginya angka kematian. Beberapa indikator di atas sangat rentan terhadap harapan hidup rendah, atas kondisi yang demikian, harus ditangani secara terprogram, karena harapan hidup yang diharapkan tinggi, akan memberikan dampak kepada masyarakat untuk menikmati kehidupan dengan perasaan bahagia.
Keempat: Tidak memiliki kebebasan berpendapat. Bukan hanya dalam persoalan tidak memiliki kebebasan berpendapat, seumpama pintu-pintu kebebasan ditutup, masyakarat akan merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa dihantui ketakutan, yang akhirnya akan membuat masyarakat trauma. Cukuplah pada periode orde baru, kran kebebasan berpendapat tidak diberikan ruang dan tempat. Dengan runtuhnya pola atau sistem otoriterisme tahun 1998, masyarakat Indonesia diberikan ruang berekspresi agar bebas menyampaikan pendapat, dengan mengedepankan falsafah negara Indonesia. Pengaruh untuk kebebasan berpendapat, akan menghadirkan kebahagiaan masyarakat.
Kelima: Egoisme. Kalo dilihat dari pengertiannya, egoime merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri, artinya egoisme menempatkan diri ditengah satu tujuan serta tidak perduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintaimnya atau dianggap sebagai teman dekat (wikipedia.org). Sifat egoisme sangat bertentangan dengan ciri kemurahan hati kehidupan sosial masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar etika dan norma seperti saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain, toleransi, membantu antara sesama menjadi karakter-karater kultural dalam interaksi kehidupan sosial. Untuk menghilangkan sifat egoisme, perlu dipupuk dan ditanamkan sifat kemurahan hati, secara sadar kita telah menanamkan kebaikan untuk memanen kebahagiaan.
Keenam: Persepsi terhadap korupsi. Bagi masyarakat awam, kata “korupsi” sudah tidak asing lagi, dalam pemahaman mereka bahwa korupsi itu “mengambil yang bukan haknya”. Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela, maka akibatnya sebagai masyarakat tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Bagaimana untuk meningkatkan persepsi yang positif terhadap korupsi? Salah satu cara yang diatur dalam sistem hukum adalah adanya penegak hukum seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi garda terdepan dalam upaya melakukan pencegahan, pengawasan dan mengawal pemerintah ketika mengucurkan anggaran. Sehingga masyarakat selaku penerima manfaat, bisa dinikmati oleh masyarakat dan imbasnya kebahagiaan masyarakat terwujud.
Disamping peran fungsi lembaga anti korupsi, jati diri manusia sebagai makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain, harus dikembalikan dengan cara mengevaluasi diri, menginstrokpeksi diri untuk kembali menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, ketaatan, kesolehan, memiliki rasa malu, dan memiliki rasa takut kepada yang yang maha kuasa, Tuhan Yang Maha Esa.
Ketujuh: Rasa keadilan. Rasa keadilan (masyarakat) merupakan salah satu dimensi sosial masyarakat, namun rasa keadilan terkadang menyiksa masyarakat itu sendiri ketika “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” dan fakta yang terjadi ketika masyarakat menuntut keadilan. Pakar hukum Pidana Andi Hamzah mengatakan,” bahaya paling besar yang dapat mengancam stabilitas nasional adalah apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum, yang tak mampu menghadirkan rasa keadilan di hati masyarakat. Potret yang merisaukan masih saja tampak di depan mata kita, yakni begitu seringnya penegakan hukum justru dilakukan dengan cara-cara yang melanggar asas dan aturan hukum”.
Ketika rasa keadilan tidak memenuhi ruang jiwa masyarakat, secara otomatis kebahagiaan yang diharapkan akan mengambil jarak dari masyarakat. oleh karena itu, timbangan keadilan benar-benar benar-benar harus dibangun kebenaran dan kejujuran dalam penerapan hukum. Artinya seluruh aparat penegak hukum harus menjujung tinggi nilai rasa kemanusian dan keadilan ketika memutuskan suatu perkara. Apabila kebenaran dan kejujuran yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum, rasa keadilan masyarakat akan memberikan rasa kebahagiaan.
Dengan analisis permasalahan dari indikator di atas dan sebuah rilis dari laporan BPS, bahwa bangsa Indonesia cukup bahagia dari beberapa dimensi kehidupan. Dan mesti diakui bahwa kultur bangsa Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya, kemurahsenyumannya kendatipun kehidupannya masih banyak yang dirundung persoalan hidup.
Mengakhiri tulisan ini, penulis mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, ketika merespon hasil riset perusahaan asal Amerika Serikat “Gallup” mengatakan,” kita mungkin bukan negara yang maju, tapi kita adalah salah satu negara yang paling bahagia dari 8 (delapan) negara di dunia yang paling bahagia. (*)
Penulis adalah Pengajar Produktif NKPI SMK Negeri 4 Kota Bima
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
