Suasana usai hearing antara DPRD Kota Bima, Disperindag dan BPOM Bima, Kamis.
Kota Bima, Bimakini.- Meski mayoritas muslim, Kota Bima sampai saat ini belum memiliki regulasi mengatur halal dan haramnya sebuah produk makanan. Hal itu terungkap saat Hearing antara DPRD Kota Bima, Dinas Perindag dan BPOM Bima, Kamis (17/9).
Hearing dipimpin Ketua komisi II, Yogi Prima Ramadhan, Hj Gina Adriani, Asnah Madilau, Sukri Dahlan dan Syamsudin. Kepala Perindag diwakili Sekretaris A Rifaid dan Kabid Perdagangan, Anik Kartika SE dan kepala BPOM Loka Bima, Yogi Abaso.
Kepala BPOM Bima, Yogi Abaso dihadapan anggota Komisi II menyampaikan, mengingat demografi Kota Bima adalah mayoritas muslim, perlu ada regulasi mengatur tentang prodak label halal, sehingga masyarakat lebih aman. Adanya regulasi di daerah, bisa jadi acuan BPOM untuk lakukan pengawasan dan pembinaan, serta bertindak tegas pada retail yang menjual prodak di luar regulasi daerah.
Misalnya, kata dia, di Kota Bima ada aturan melarang beredar prodak non halal, maka ini bisa jadi acuan dalam bertindak. “Harapan kami bisa dibantu oleh daerah melalui regulasi yang ada,” harap Yogi.
Sementara UU pangan, terangnya, tidak melarang walaupun ada tata cara dalam penjualannya. Untuk itu, perlu adanya regulasi di daerah sebagai acuan melarang secara ketat prodak dimaksud.
Sementara Ketua Komisi II, Yogi Prima Ramadhan, sepakat dengan apa menjadi harapan BPOM. Perlu ada regulasi di daerah membatasinya. Dinas Perindag diminta untuk bisa menjawab persoalan ini.
Walikota sementara bisa menerbitkan aturan Perwali terkait dengan larangan peredaran prodak non halal. “Kami di DPRD akan merespon dan mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai pembuatan regulasi dimaksud sehingga kedepan bisa menjadi acuan bagi semua pihak untuk bisa menindak pelaku usaha bila ditemukan kejadian sama,” ujarnya. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
