Bima, Bimakini.com.-Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara yang bertugas melayani masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut merupakan hal pokok yang harus menjadi dasar bekerja,sehingga kompetensi dan wilayah tugas harus tepat sesuai bidanganya. Jika hal itu terlaksana,maka diharapkan pelayanan optimal terwujud.
Harapan itu disampaikan Direktur Standarisasi dan Kompetensi Jabatan Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Drs. Yudi Yitno, MA, Rabu (9/5),saat sosialisasi penyusunan analisis jabatan dan analisis bebankerja yang diadakan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima.
Diakuinya, saat ini disiplin dalam birokrasi terutama mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat belum maksimal. Faktor itu dipengaruhi kurangnya terlaksananya manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan.
“Reformasi birokrasi menjadi keharusan sehingga untuk mendukung percepatan visi itu dilakukan sosialisasi analisis jabatan dan analisis beban kerja, meski hal itu memang butuh proses,” ungkapnya di gedung Serbaguna MuhammadiyahKota Bima.
Mengapa harus dianalisis? Menurutnya, kualitas PNS yang tersedia dalam birokrasi belum tentu seimbang dengan jabatan yang diemban. Begitu pun kompisisi dan jumlah pegawai justru lebih banyak, padahal hasil pelayanan masih kurang sehingga tidak salah moratorium diberlakukan.
Atas dasar itu,urainya, harus menguji dan menganalisis dulu PNS sesuai jabatan dan beban kerjanya. Jika tingkat efektivitas, efisiensi,dan performa PNS meningkat,maka sistem birokrasi juga akan mapan. Jika sistem sudah mapan, instrumen sudah siap, koordinasi sudah baik maka pelayanan optimal akan mampu terwujud.
Bupati Bima melalui Asisten III, H. Makruf, SE, mengharapkansemua peserta dari berbagai perwakilan Satker dan instansi mampu menjadi perumus, penyusun,dan penganalis mengenaijabatan dan beban kerja sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang mapan dan kaya fungsi. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
