Kasek SMPN 5 (tengah)
Kota Bima, Bimakini.com.- Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Kota Bima, Selasa (5/2) pagi, didatangi massa yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat. Mereka menyorot pihak sekolah yang diduga memotong dana Beasiswa Miskin (BSM) sejumlah siswa.
Tidak hanya itu, sekolah juga dituding terlibat pungutan liar (pungli) kepada siswa dengan dalih untuk uang pembangunan dan Komite.
Padahal, menurut wakil massa, semua siswa miskin mesti dibebaskan dari segala macam biaya apapun karena akan membebani mereka.
“Untuk itu, kami meminta pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah, Komite dan Guru terkait pungutan liar terhadap siswa miskin penerima BSM,” pinta Adhar, koordinator aksi saat berorasi di depan sekolah.
Adhar mengaku telah menerima laporan dari masyarakat bahwa siswa penerima BSM tidak menerima uang hak mereka secara utuh. Sebagian siswa menerima dana BSM dengan nominal beragam, ada Rp50 ribu, Rp250 dan Rp275 ribu per siswa.
Katanya, beragamnya nomimal tersebut dengan alasan dipotong untuk uang Komite dan pembangunan. Selain itu, siswa juga dibebankan pembayaran dana Pramuka Rp30 ribu, OSIS Rp30 ribu, atribut Rp40 ribu, dan pembangunan Rp100 ribu.
“Setahu kami semua siswa penerima BSM tidak diberhak untuk mintai lagi uang dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala SMPN 5 Kota Bima, Jainuddin, S.Pd.Bio, membantah telah memotong dan menarik secara liar dana pada siswa. Diceritakannya, Adhar dan dua rekannya memang sempat datang ke sekolah menanyakan hal tersebut sebelumnya.
Saat itu, enjelaskan bahwa beasiswa ada yang bersumber dari APBD NTB, APBD Kota Bima, APBN, dan dana BOS. Dari APBD NTB, siswa penerima sebanyak 25 orang, APBD Kota Bima sebanyak 26 orang, APBN 8 orang dan dana BOS beberapa orang. Namun, beasiswa dari APBD NTB hingga kini belum diberikan.
Katanya, beasiswa dari APBD Kota Bima dengan nominal Rp660 ribu per siswa telah diserahkan, begitu pun dari APBN sebesar Rp275 per siswa dan dari dana BOS Rp50 ribu per siswa telah diserahkan. Nah, kemungkinan terjadi kesalahan informasi yang diterima masyarakat maupun wali murid mengenai beasiswa tersebut karena sumbernya tidak satu.
Informasi yang didapatnya, beasiswa dari APBN diketahui masyarakat sebesar Rp775 ribu, padahal hanya Rp275 ribu. Selain itu, diduga siswa telah melaporkan beasiswa Rp50 ribu dari dana BOS dipotong oleh sekolah, padahal nominalnya memang sebesar itu karena sumbernya berbeda.
Selain itu, diakuinya, sebagian siswa penerima BSM masih banyak yang menunggak uang Komite, sehingga usai menerima mereka membayarkan kembali sesuai nilai tunggakan masing-masing siswa. Menurutnya, hal itu bukanlah pemotongan karena merupakan kewajiban siswa.
Mengenai pungutan liar yang dituduhkan, dia membantahnya. Dinilainya ada kesalahpahaman, uang yang dimaksud merupakan sumbangan pembangunan sebesar Rp100 ribu yang telah melalui kesepakatan rapat Komite sebelumnya yang melibatkan wali murid dan masyarakat.
Uang tersebut untuk membangun pagar sekolah, taman, dan tempat parkir.
Selain itu dipergunakan untuk membantu biaya operasional lainnya seperti kebutuhan menjelang ujian. “Tidak semua kebutuhan sekolah bisa diakomodir oleh pemerintah, sehingga lewat dana itulah yang kita manfaatkan,” terangnya.
Usai menyampaikan aspirasi di depan SMPN 5, massa kemudian bergerak ke Dinas Dikpora Kota Bima. Mereka beraudiensi dengan Sekretaris Dinas Dikpora difasilitasi oleh Polres Bima Kota. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
