dokinfoanggaran.com
Pekan lalu, ada kabar tidak menyenangkan muncul di lingkungan sekolah Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Pelaksana Tugas Kepala SDN Inpres Talabiu Kecamatan Woha, Zunaidin, “cuap-cuap” pascapemberhentiannya. Zunaidin mengelaim, berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dikpora Woha, Syahrudin, ada permintaan uang pelicin yang tidak dipenuhinya dan tekanan dari oknum salahsatu Tim Sukses pasangan Kepala/Wakil Kepala Daerah saat Pilkada 2015 lalu.
Ya, dua poin krusial dan sensitif itu yang kini ditanggapi oleh Kepala Dinas Dikpora, Tajudin, dan Pemkab Bima melalui Bagian Humas dan Protokol Setda. Sinyalemen itu seakan menahbiskan isu yang selama ini beredar bahwa ada pihak tertentu yang mencoba “bermain” untuk memanfaatkan kesempatan sebelum mutasi pejabat dilakukan. Isu seperti sudah lama santer, biasanya beredar terbatas. Kemunculan “cuap-cuap” Zunaidin seperti letupan hangat di ruang publik yang memicu respons.
Tentu saja, untuk menjernihkan masalah, Junaidin selayaknya dimintai klarifikasi lebih jauh mengenai ungkapan ekspresi kekecewaannya oleh pihak yang berkompeten. Masalahnya, Zunaidin seolah mewakili rasa penasaran publik terhadap orang-orang yang berani bersuara di tengah arus utama yang diam membisu. Jawaban standar Kadis Dikpora yang tidak ingin menambah panjang kontroversi meski mengetahui isu seperti itu, juga tetap merupakan bobot penambah hangat suasana.
Masalah oknum-oknum yang berseliweran di sekitar lingkaran kekuasaan dalam kaitan dengan mutasi pejabat, tidak hanya sekarang ini saja. Siapapun pemimpinnya, gonjang-ganjing seperti itu kerap terdengar. Nah, faktor Zunaidin yang bersuara di ruang publik, selayaknya dijadikan pintu masuk untuk menelusurinya. Praktik seperti ini harus dihentikan, karena tidak berseiringan dengan upaya menempatkan seseorang pada posisinya yang tepat. Seseorang yang diletakan pada jabatan karena faktor uang, merupakan awal karut-marut birokrasi.
Kita mengharapkan harus ada akhir yang jelas dari letupan ekspresi Zunaidin untuk menelusuri bagaimana sebenarnya yang terjadi. Pemerintahan Indah Dhamayanti Putri-Dahlan selayaknya melihat ini sebagai hal serius, karena berkaitan dengan citra birokrasi. Ketika daya apresiasi publik terhadap birokrasi datar dan merendah, maka implikasi logisnya adalah kehilangan public trust. Padahal, aspek inilah yang menjadi inti modal politisi ketika berhadapan dengan rakyat.
Jadi, pertanyaannya adalah apakah Anda percaya kicauan Zunaidin? Apakah Anda yakin bantahan Syahrudin? Ataukah apakah Anda percaya ada yang selalu “bermain” sebelum mutasi dan rotasi pejabat dihelat? (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
