Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Lutfi: Normalisasi Sungai Padolo Butuh Rp100 M

Lutfi Iskandar, SE/foto visioner

Bima, Bimakini.- Selain mendorong agar pemerintah pusat menyalurkan dana tanggap darurat untuk pembersihan perabot, rumah serta lingkungan bagi 20 ribu Kepala Keluarga (KK), sebagai anggota komisi VIII DPR RI, H. M. Lutfi, SE juga akan mendorong pemerintah pusat guna menyalurkan anggaran untuk normalisasi sungai Padolo Kota Bima dan sekitarnya dengan anggaran sebesar sekitar Rp 100 miliar.

“Saya akan terus mendorong pihak pemerintah pusat, untuk menyalurkan anggaran buat normalisasi sungai Padolo dan sekitarnya sebagai upaya penanggulangan terjadinya bencana banjir,” tutur Lutfi di Hotel Camelia Kota Bima pada Rabu (28/12).

Dijelaskannya, terjadinya musibah banjir bandang yang melanda Kota Bima ‘dua jilid’ pekan lalu, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, akan tetapi harus dilihat beberapa sisi. ‘’Banjir terjadi karena ada beberapa faktor sebagai penyebabnya yaitu pengerusakan lingkungan seperti pembabatan hutan, penyempitan muara sungai bahkan bisa juga akibat adanya penimbunan laut,” terangnya.

Lanjutnya, salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir adalah melakukan normalisasi sungai seperti sungai Padolo, menghindari pembabatan hutan dan tindakan-tindakan lainnya yang merusak lingkungan. “Sebab kalau alam tidak bersahabat pasti repot jadinya,” urainya.

Sambung Lutfi, untuk normalisasi sungai Padolo, selaku anggota Komisi VIII DPR RI, dirinya akan mendorong pemerintah pusat untuk menyalurkan anggaran buat normalisasi sungai Padolo dengan anggaran sekitar Rp 100 miliar.  “Anggaran untuk normalisasi sungai Padolo diestimasikan sekian jumlahnya,” terkanya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Masih kata Lutfi, kalau masalah hutan atau penangan hutan, itu tanggung jawab pihak kehutanan. ‘’Saya hanya akan berupaya keras guna mendorong pemerintah pusat untuk anggaran normalisasi sungai Padolo,” tandasnya.

Akan tetapi, untuk pencegahan terjadinya banjir, tidak bisa diantisipasi secara person atau dilakukan oleh pihak pemerintah saja, akan tetapi perlu keterlibatan semua pihak. ‘’Seperti tidak melakukan pembabatan hutan, tidak membangun pemukiman dipinggir sungai yang mengakibatkan penyempitan pinggir sungai dan lainnya,” sarannya. (BK29)

Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.- Akibat intensitas hujan tinggi sejak Jum’at  siang (14/2), sungai Padolo, Kelurahan Paruga,  meluap dan merendam pemukiman warga sekitar bantaran sungai, pukul...

Pemerintahan

  Kota Bima, Bimakini.- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hj Rabiatul Adawiyah, SE, dan rombongan mengunjungi Kota Bima. Mereka...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika disosialisasikan, Selasa (14/2/2017). Hadir dalam sosialisasi itu anggota DPR RI, H....

Politik

Bima, Bimakini.com.-  Ratusan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kabupaten Bima, Rabu (14/8), dilantik oleh masing-masing Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan. Pelantikan tersebut dibagi tiga...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.com.- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bima mengagendakan menggelar lomba Grand Championship antarsiswa SMP/MTs se-Pulau Sumbawa, Senin (18/2) ini. Kegiatan yang...