Foto: Rafidin, SSos
Bima, Bimakini.- Kondisi gunung dan hutan di wilayah Kabupaten Bima yang kian hari kian rusak parah, membuat prihatin sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Bima. Mereka mendesak agar aktifitas menanam jagung yang “menjarah” gunung dan hutan agar segera dihentikan.
Rafidin, duta partai berlambang matahari atau PAN mendesak agar para petani atau pengelola lahan sadar untuk tidak menanam jagung. Terlebih hingga merambah ke pegunungan dan kawasan hutan tutupan negara.
“Karena yang saya lihat paling banyak beberapa tahun ini, yang merusak gunung dan hutan ini adalah tanaman jagung ini. Stop, itu aja solusinya,” tegas pria yang juga sebelumnya berprofesi sebagai pewarta tersebut.
Jika tidak katanya, ancaman bencana banjir, kekeringan serta bencana lainnya sudah didepan mata khususnya warga Bima umumnya.
Memang harus diakui juga kata pemilik media Stabilitas tersebut, ada sisi keuntungan dari para petani dalam menanam ini. Yakni meraup untung yang melimpah meski dengan modal sedikit.
“Tapi mereka petani kan tidak melihat mau dampak kedepannya. Banjir, kekerigan dan lain-lain. Hanya keuntungan saja,” ucapnya dengan sesal.
Dari sinilah katanya peran pemerintah mulai dari tingkat desa, camat serta kepala daerah untuk menyadarkan masyarakat agar mereka siuman. Toh katanya, korban tidak lain dan tidak bukan juga masyarakat sendiri.
Rafidin menilai, pemerintah selama ini seolah membiarkan aksi pembalakan liar terhadap hutan dan gunung yang dilakukan masyarakat, hanya untuk menanam jagung. Karena katanya, dari pemerintah sendiri lah yang memberikan bibit jagung secara gratis kepada masyarakat.
“Coba liat, tidak ada political will-nya juga kan? Pemerintah ini tidak serius menjaga hutan dan lahan. Mestinya kan bupati, camat dan perangkat nya turun melakukan sosialiasi,” tukasnya di sekretariat DPRD Kabupaten Bima kemarin.
Dia melihat kondisi hutan dan gunung di wilayah Bima sudah mencapai angka parah, yakni mencapai 100 persen.
Legislator lain bernama Dedy pun memberikan suara serupa. Toh katanya yang aneh dalam pemberian bibit gratis oleh Pemerintah Provinsi NTB, tidak mungkin tidak terlibat serta pemerintah daerah Bima.
“Masyarakat juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Pemerintahnya juga dong. Bahkan banyak yang dimanipulasi,” kritiknya menimpali anggota dewan lainnya Senin kemarin.
Dia meminta agar program reboisasi sejak dini, harus dimulai terlebih banjir dan bencana tetap akan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dari tahun ke tahun.
Sementara itu duta partai Nasdem, Mustakim, meminta agar hutan dan gunung bisa diselamatkan dan kerusakannya kian parah. Pemprov juga katanya harus mengembalikan kewenangan dinas perkebunan dan kehutanan kembali ke daerah masing-masing.
“Yakin saya kalau sudah dikembalikan lagi seperti dulu, setidaknya mampu dikontrol. Ini malah lepas kontrol,” tukasnya.
Dia dan Legislator lainnya juga meminta agar penegakan hukum ditegakkan hingga masyarakat sendiri sadar dan berpikir dua kali dalam membabat hutan dan gunung ke depan. (IKR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
