Kota Bima, Bimakini.com.- Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Bima, Ilham, MPd.I, menyayangkan sikap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima yang diduga tidak mengikuti studi banding ke Batam, namun menerima uang perjalanan dinas yang nominalnya belasan juta. Sebagai wakil rakyat yang derajatnya diangkat Allah melalui tangan rakyat, jangan memberikan contoh buruk, sehingga pencitraan lembaga terhormat itu buruk dalam pandangan rakyatnya sendiri.
Dikatakannya, Badan Kehormatan (BK) harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum anggota dewan tersebut secara terang-terang di depan rakyat. Hal yang sama juga wajib dilakukan yakni proses pengembalian uang kepada kas daerah. “Kita perlu prihatin dengan sikap oknum wakil kita semacam ini, apa kata rakyat dengan tindakan semacam ini,” ujarnya Sabtu (1/7) melalui telepon seluler.
Dia meyakini bahwa oknum politisi member citra buruk terhadap lembaga itu, ke depan tidak lagi dipilih rakyat. Rakyat juga harus menyadari saat memilih wakil harus dipilih yang bekerja ihlas dan tidak berpikiran macam-macam. Menurutnya saat ini kepercayaan rakyat terhadap anggota dewan sedikit menurun dengan sikap mangkir studi banding.
Diingatkannya, sumber anggaran untuk perjalanan dinas tersebut dari rakyat, maka sangat tidak terhormat apabila ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
Ilham menginginkan dewan bisa bekerja ikhlas dan maksimal bekerja untuk rakhyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan dewan juga harus tegasterhadap anggotanya sehingga muncul kecanggungan dan rasa takut tidak merusak nama lembaga. “Saya berharap agar oknum anggota dewan tersebut bisa mengubah sikap dalam rangka menyelamatkan lembaga,” katanya.
Akademisi STAIM Bima, Nasaruddin, MPd.I, mengingatkan agar partai pengusung dari oknum anggota dewan yang tidak mengikuti studi banding memberikan sanksi tegas, bila perlu diganti karena ulahnya akan merusak nama partai. Dikuatirkan akab berpengaruh terhadap partai pada Pemilu mendatang.
Idealnya, partai harus ada ketegasan dalam menindak setiap kader bemasalah, terutama yang saat ini sedang menikmati empuknya kursi dewan. Jika tidak ada ketegasan partai, dia yakin ke depan partai tersebut akan dibenci rakyat.
Dia mengharapkan agar oknum anggota dewan tersebut memerbaiki sikapnya untuk menyelamatkan nama baik lembaga dan partai pengusung. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.