Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Ombudsman RI Kunjungan Assesment di Kota Bima

Kunjungan Ombudsman RI di Kota Bima.

Kota Bima, Bimakini.- Tiga Asisten Ombudsman berkunjung ke Kota Bima, Selasa (20/12/2016), untuk kegiatan Assesment Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Ketiganya adalah Siti Uswatun Hasanah dan Siska Oktaviani dari Ombudsman RI dan Yudi Darmadi dari Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Ketiganya diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. Mukhtar MH bersama Asisten I Setda Kota Bima Drs. M. Farid, M.Si, di ruang rapat Walikota Bima.

Hadir para pimpinan SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik antara lain Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan dan Bagian Administrasi Pembangunan (AP) Setda Kota Bima.

Siti Uswatun Hasanah menjelaskan, tujuan kunjungan ini untuk mendapatkan gambaran tentang praktek terbaik (best practice) pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Bima. “Kota Bima direkomendasikan oleh Ombudsman NTB karena dinilai memiliki sistem pengelolaan pengaduan yang paling baik di NTB, salah satunya dengan membuat aplikasi berbasis android bernama Kota Bima untuk melayani pengaduan. Hasil yang kami dapatkan di sini diharapkan bisa dibagi dengan Pemerintah Daerah lain”, katanya.

Plt. Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman yang terus mendampingi dan memberikan arahan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bima. Komitmen kerjasama dengan Ombudsman NTB bahkan diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman pada Bulan November lalu.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Kami menyambut dengan tangan terbuka kedatangan tim Ombudsman yang akan melakukan assesment atau penilaian terhadap SKPD-SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Saya berharap para pimpinan SKPD menyampaikan jawaban dan data yang valid atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh tim assesment”, kata Plt. Sekda.

Dia berharap kesempatan ini dimanfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dengan mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi dengan pemikiran bersama.

Kegiatan assesment diakhiri dengan peninjauan lapangan terhadap kegiatan pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kota Bima. (BK29)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Rupanya belum banyak masyarakat di Pulau Sumbawa, termasuk Bima yang mengadukan masalah pelayanan publik. Hingga saat ini baru dua laporan yang...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.-  Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih peringkat I dalam Pelayanan Publik  oleh Tim Ombudsman RI. Penilaian dilakukan  September 2023 lalu. Pada Oktober 2023...

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Terkait rekruitmen penguatan sejumlah Kepala  Sekolah (Kasek) beberapa bulan yang lalu, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin, S. Sos, MM, diduga melakukan...

Pendidikan

Mataram, Bimakini.- Ombudsman RI, Perwakilan Nusa Tenggara Barat, menemukan adanya dugaan terjadinya menipulasi proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada ribuan  Madrasah di...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi dan pertemuan berkala dengan komunitas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat,  insan media  di...