Wagub NTB, HM Amin saat mengukuhkan DBIB di NTB.
Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki posisi pertama di dunia terkait indeks ketaatan dan loyalitas rakyatnya kepada Pemerintah, dengan memperoleh angka 80 poin.
Indonesia bahkan dapat mengalahkan negara Amerika Serikat dengan 35 poin dalam hal loyalitas. “Jika tingkat kepatuhan ini dapat kita manfaatkan dengan baik maka bisa jadi merupakan modal membangun desa dan daerah. Begitu desa kuat maka kabupaten dan provinsi pun akan kuat,” ungkapnya.
Wagub berharap tingkat kepatuhan rakyat yang sangat tinggi ini harus diikuti dengan pemerintahan yang terbuka dan akomodatif. Sebab dengan keterbukaan itu, menurutnya maka seluruh elemen masyarakat akan dapat ikut aktif berpartisipasi menciptakan kreatifitas dan inovasi untuk memajukan pembangunan di desa.
“Dengan keterbukaan dan kemitraan yang baik, maka rakyat memiliki ruang berpatisipasi aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk ikut bertanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan,” ujar Wagub saat membuka Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) Nasional 2017, di Mataram, Selasa (28/11/2017).
Festival DBIP yang merupakan kelanjutan dari pencanangan DBIP oleh Gubernur NTB pada Oktober 2016 lalu, adalah pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, dimana Provinsi NTB merupakan inisiator dari program Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di Indonesia yang kemudian diadopsi menjadi program nasional.
Menurut Wagub, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah dan nasional. Disebut sebagai ujung tombak karena semua potensi pembangunan sesungguhnya berada di desa. Baik potensi ekonomi seperti pertanian, peternakan, pariwisata, nilai nilai sosial budaya, kegotongroyongan dan potensi hankam dan politik lainnya.
Semua potensi tersebut harus dikelola dengan baik melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah Desa dan seluruh masyarakatnya, sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan. “Saya minta para kepala desa berani tampil membangun desa dan transparan dalam menggunakan anggaran dana desa agar penggunaannya tepat sasaran dan para kepala desanya terhindar dari masalah-masalah hukum,” pesan Wagub.
Dia juga berharap agar kepala desa dan seluruh peserta yang hadir ikut serta menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan di NTB. “Jaga ketentraman, kenyamanan dan keamanan mulai dari desa dan seterusnya, karena bila kesemuanya itu bisa kita jaga maka investasi tidak akan ragu masuk ke daerah ini,” pintanya.
Wagub menegaskan bahwa dengan masuknya investasi akan banyak membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga berkontribusi positif terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ketua Komisi Informasi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt melaporkan bahwa pelaksanaan festival ini sebagai keberlanjutan dari pencanangan DBIP yang diresmikan oleh Gubernur NTB pada Oktober 2016 lalu. Ajeng juga memaparkan rangkaian acara yang berlangsung dari 28-30 November 2017, mencakup launching 16 desa model, seminar nasional bertajuk “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penerapan Pemerintah Terbuka” menjadi ruang bertutur bagi pemangku amanah di Provinsi NTB atas pemerintahan terbuka yang telah dijalankan.
Pengukuhan 16 desa model DBIP se NTB, meliputi Desa Leu Kabupaten Bima, Desa Uma Beringin Sumbawa, Desa Peresak di Negara, Desa Panda Bima, Desa Baru Tahan Sumbawa, Desa Senggigi di Lombok Barat, Desa Matua Dompu, Desa Sapugara Bree di Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Kumbang di Lombok Timur, Desa Kandidi di Dompu, Desa Lab. Lalar di KSB, Desa Barabali di Lombok Tengah, Desa Montong Gamang di Lombok Tengah, Desa Sigar Pejalin di Lombok Utara, Desa Gondang di Lombok Utara dan Desa Rarang Selatan Lombok Timur. (PUR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
