Sudirman DJ, SH
Kota Bima, Bimakini.- Persoalan percairan anggaran pelaksanaan PSBK menandakan tak paham dan lambannya para pejabat di Kota Bima merealisasikan kebijakan kepala daerah. Padahal harusnya seluruh perangkat telah siap.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Bima, Sudirman DJ SH pada Bimakini.Com, Senin malam (11/5).
“Senyogyanya ketika seorang Wali Kota mengeluarkan gagasan maka harus serta merta diikiuti oleh bawahannya dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung,” tegas Duta Gerindra ini.
Menurutnya, kebijakan PSBK itu tidak dilakukan serta merta. Tetapi ada proses dan tahapan dilalui sampai diterbitkannya Peraturan Walikota tentang pelaksanaan PSBK, sehingga saat pelaksanaannya seharusnya tidak ada kendala.
Rupanya, kata dia, muncul keluhan dan persoalan tentang lambannya proses pencairan anggaran penanganan Covid-19. Termasuk mendukung pelaksanaan PSBK dan ini menunjukan ketidak mampuan para pejabat memahami keinginan wali kota Bima. “Peraturan wajib dilaksanakan, pejabat hanya duduk menunggu dibelakang meja, jemput bola,” ujarnya.
DJ sapaannya, mendukung langkah Wali Kota Bima menerapkan PSBK. Meskipun penerapan itu terlambat.
Langkah wali kota dalam penanganan Covid-19, kata dia, harus diapresiasi. Dicontohkan DJ, salah satu daerah yang menerapkan pengawasan ketat ditiap titik masuk wilayah Kota Bima. Dampaknya cukup signifikan dengan hanya ada 1 warga Positif Covid-19, pun pasien sudah sembuh.
Sampai saat ini Tidak ada penambahan kasus baru dan semoga tidak akan ada lagi.
“Artinya ada pergerakan yang cepat dari pemerintah kota, selamat hingga hasilnya bisa terlihat dengn tidak adanya penambahan kasus,” ujarnya.
“Pertayaan kemudian kenapa Pemkot Bima sekarang menerapkan PSBK? Harus diketahui, perlu di waspadai karena kota bima adalah sentra ekonomi Bima raya dan Dompu. Orang yang dari luar Kota Bima akan membeli kebutuhan di Kota Bima,” lanjutnya.
Dia meminta aemua pro aktif untuk mencegah penyebaran covid19. DED
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
